Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo mengatakan, secara hukum, pemerintah masih bisa menaikkan harga BBM tahun ini. Namun pemerintah masih memperhatikan upaya menekan inflasi hingga akhir tahun.
Tahun depan, pemerintah memang tidak diberi ruang untuk menaikkan harga BBM. DPR dan pemerintah sepakat mencabut pasal diskresi yang memberi ruang kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
Sejak tahun 2009, pemerintah dan DPR selalu mencantumkan pasal diskresi kebijakan harga BBM. Biasanya pemerintah mencantumkan pasal yang memberikan kewenangan pemerintah untuk menaikkan harga BBM jika realisasi rata-rata harga minyak mentah Indonesia melebihi sepuluh persen dari harga pada asumsi makro.
Asumsi harga minyak mentah dalam APBN 2012 mencapai USD 90 per barel. Setiap terjadi kenaikan harga minyak mentah sebesar USD 1, defisit diperkirakan membengkak Rp 430 miliar hingga Rp 530 miliar.
Dalam APBN 2012, subsidi energi ditetapkan sebesar Rp 168,559 triliun. Subsidi BBM dan elpiji 3 kilogram ditetapkan Rp 123,559 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengatakan, meski inflasi relatif rendah pada tahun ini, pemerintah masih mewaspadai hingga akhir tahun. Sehingga kenaikan harga BBM masih belum menjadi opsi untuk dilakukan.
Saat ini pemerintah lebih berkonsentrasi untuk membatasi penggunaan BBM bersubsidi. “Yang penting bahwa subsidi itu kan alokasi di belanja kan besar, sehingga memang subsidi yang efisien menjadi konsen kita bersama. Terutama, nanti di 2012 itu harus diantisipasi rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi hanya untuk yang diluar kendaraan pribadi itu betul-betul bisa dijalankan,” beber Anny.
Saat ini Kementerian ESDM sedang mengecek kembali seluruh kesiapan pembatasan konsumsi BBM. Pada bulan April tahun depan mulai dilakukan, terutama Jawa dan Bali. Ini bertujuan untuk menimalisasi dampak yang timbul.
