Mahasiswa yang tergabung dalam Lembaga Parlemen Jalanan (LPJ) berunjukasa di depan pendopo Pemkab Pandeglang, kemarin. Dalam aksinya, para mahasiswa menuntut kejelasan mengenai dugaan penyalahgunaan dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk kebutuhan lain.

Selain itu, mahasiswa juga meminta kejelasan mengenai banyaknya pasien dengan fasilitas Jaminan Kesehatan daerah (Jamkesda) dan (Jamkesmas) yang tidak dilayani oleh pihak RSUD Pandeglang. Masa yang berunjukrasa, mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Gabungan masa ini, kemudian berorasi di depan pendopo Pemkab Pandeglang.

Dalam orasinya, salah seorang pengunjukrasa, Nuhda mengatakan, banyak warga miskin yang menggunakan jamkesmas dan jamkesda di Pandeglang telantar. Mereka tidak mendapat pengobatan yang layak oleh RSUD Berkah.

Bahkan, ungkap dia, adapula pasien jamkesmas yang dipaksa untuk membeli obat di luar. Padahal, pasien jamkesmas merupakan pasien yang tidak mampu. “Mereka harus membeli obat dengan harga mahal. Alasannya, stok obat bagi pasien jamkesmas sudah tidak ada,” katanya.

Menurutnya, pasien miskin ini banyak yang mengalami penderitaan, yang diduga disebabkan oleh penanganan pihak rumah sakit tidak memadai. Akibatnya, banyak pula pasien yang mengajukan pulang dan enggan di rawat di RSUD Berkah.

Nuhda menjelaskan, ada banyak pasien yang trauma berobat di RSUD Pandeglang. Hal ini lantaran tidak bisa menggunakan obat gratis yang sesuai dengan jamkesmas.

“Belum lama ini ada pasien pengguna jamkesmas yang dimintai dana untuk membayar jasa scan di rumah sakit. Besarannya antara Rp500.000 hingga Rp2 juta,” katanya.

Padahal, tambah dia, berdasarkan peraturan menkes nomor 1097/menkes/per/iv/2011 tentang juknis pelayanan dasar pasien jamkesmas disebutkan bahwa peserta jamkesmas tidak boleh dikenakan biaya untuk menebus obat di rumah sakit.

Yogi Iskandar, salah seorang pengunjukrasa lainnya mengatakan, dana jamkesmas juga tidakboleh digunakan untuk pengadaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai maupun logistik lainnya. Kenyataannya, kata dia, RSUD Pandeglang justru digunakan untuk kepentingan lain, yakni untuk penataan ruang CT scan.

“Ada surat dari Direktur rumah sakit Pandeglang untuk menggunakan dana jamkesmas guna penataan ruang CT Scan. Penggunaan dana ini bisa menghambat pelayanan jamkesmas,” katanya. Usai berunjukrasa, ungkap Yogi, masa diterima oleh Asda I Pemkab Pandeglang, Utuy Setiadi. Dalam audiensi itu, asda I Pemkab berjanji akan mengirim surat ke DPRD, Dinkes, RSUD dan pihak lainnya. Kemudian, juga akan melakukan investigasi mengenai kebenaran hibah alat CT scan di rumah sakit yang uji fungsinya menggunakan dana jamkesmas. [KB]
Powered by Blogger | Theme by simplexdesign