Namun, kenaikan anggaran sebesar Rp30 miliar itu menjadi rebutan diinternal Komisi V yang membidangi masalah pendidikan. Sebagian mengusulkan anggaran Rp30 miliar itu untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) provinsi, tapi sebagian lain mengusulkan dalam bentuk proyek kegiatan.
Anggota Komisi V DPRD Banten Agus Puji Raharjo mengatakan bahwa pihaknya mengusulkan kepada komisi agar anggaran sebesar Rp30 miliar itu khusus untuk anggaran BOS.
"Hanya Banten yang tidak menganggarkan dana BOS, karenanya saya meminta agar tambahan itu khusus untuk BOS," ujarnya.
Bahkan ia mensinyalir tambahan anggaran sebesar Rp30 miliar itu akan dibagi dua untuk bidang pendidikan dan kesehatan. "Saya tidak mengerti kalau sampai anggaran itu dibagi dua, anggaran kesehatan sudah cukup besar, biarkan tambahan itu khusus untuk pendidikan dan diberikan langsung kepada masyarakat dalam bentuk BOS, bukan proyek," tegasnya.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Banten Taufikurahman membantah bahwa anggaran Rp30 miliar dari usulan tambahan itu akan dibagi dua dengan Dinas Pendidikan. Menurutnya, dana Rp30 miliar itu khusus untuk bidang pendidikan.
"Rp30 miliar itu khusus untuk pendidikan. Tidak ada untuk kesehatan," ujarnya singkat.
Namun, ia mengaku bahwa tambahan anggaran itu bukan untuk program BOS, tetapi untu memenuhi pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. "Penambahan anggaran itu untuk memenuhi fungsi pendidikan seperti pembangunan sarana dan prasarana pendidikan untuk pembangunan ruang kelas dan lainnya," akunya. (Media Banten)
